pp 38 tahun 2007. Undang-Undang No. pp 38 tahun 2007

206, TLN No. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. PP 38 Tahun 2008 serta akibat perbedaan kondisi dan situasi saat peraturan ini diterbitkan. pdf File Size 66 KB File Type pdf (application/pdf) Dibuat Wednesday, 12 November 2014 Owner Super User AuthorAkan tetapi, dalam kenyataanya masih terdapat permasalahan mendasar menyusun dan menetapkan NSPK yang diamanatkan PP 38 tahun 2007 antara lain adalah: Belum seragamnya pemahaman dan pola pengejewantahan konsep NSPK kedalam produk regulasi yang disusun oleh Kementerian. 17 Tahun 2014; UU No. 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2007 No. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2007 Badan Pusat Statistik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Katalog Produk. Peraturan BPK No. 2007 No. Datin-Bang Was dan Datin-Bang PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi data dan informasi. Nantinya Dirjen Otoda akan memberikan fasilitasi agar pelaksanaan PP No 38 tahun 2007 itu berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. 2008 No. TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983. NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG. Kebijakan dan Standar. (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28. Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun. Undang-undang. 4736, LL SETNEG : 34 HLM. File name PP_No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 11. PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 82. TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS. 58, LN. Peraturan Pemerintah (PP) No. Unduh pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang PP No. 3 IZIN Perijinan pada mulanya dikenal pada saat orang pada suatu masa tertentu hendak melakukan usahanya, baik pada satu kegiatan. Bab II IMPLIKASI DAN DAMPAK PENERAPAN PP NO. Tax Guide : PP No 38 TAHUN 2007. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016. NOMOR 80 TAHUN 2007 . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun. 86, TLN No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. 82, 2007 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenko MarvesNOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU. a. Tax Guide : PP No 38 TAHUN 2007. PP No. 13, LN. PP No. NOMOR : 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. 4734, LL SETNEG : 9 HLM. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007. Tipe Dokumen. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 38 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2007 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 09 Juli 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN Menimbang : Mengingat : PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Status: Hanya untuk pelanggan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Ditetapkan: 09 Juli 2007 Berlaku: 09 Juli 2007 Sembunyikan Lampiran Download ReviewPeraturan Pemerintah No. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN. 23 Tahun 2014) menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,. 2017/No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Judul. 4 Peraturan Pemerintah No. 2008. 37, LN. tentang . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran. Suprijanto Rijadi Follow. SKD 02 PP no 38. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah - Download as a PDF or view online for free. PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 Tahun 2007, sebagai pedoman 19 Januari 2008 Posted by SIMKES UGM 2007 in Uncategorized. 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan. Peraturan Perundang-undangan. 32 TAHUN 2004 Desa UU NO. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email. 8 Tahun 1999; UU No. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 38 Tahun 2007 dan PP No. Sebagai Pelaksanaan dari Pasal 16B Undang-Undang PPN, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Adapun pada PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP_40_1996 HGU, HGB, Hak Pakai atas Tanah. Belum Tersedia. Dana Alokasi Umum Daerah Provlnsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014. (PP) NO. 38_Tahun_2007_Tentang_Pembagian_Urusan_Pemerintahan_Antara_Pemerintah,_Pemerintahan_Daerah_Pr. One response to “PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 Tahun 2007, sebagai pedoman” EUIS YULIANTINI Juni 30, 2008 at 5:38 am Saya ingin melihat PP 38 th 2007 dan PP 41 th 2007, sebagai pedoman secara lengkap. (PP) NO. Tipe Dokumen. 2 Tahun 2002; UU No. NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN NTIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK NIDONESAI, Menimbang: a. 1 TAHUN 2015 UU NO. 4 Tahun 2007 . 000/tahun. a Penetapan Kebijakan operasional pendidikan (pendidikan anak usia dini formal /taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) di kabupaten/ kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. 38 Thn 2007"; Peraturan Pemerintah No. 04 Februari 2008. Abstrak-Katalog-Hasil Uji Materi MK-Unduh Lihat Detail Tautan Peraturan Lainnya. . sub Bidang Urusan Sub Bidang Konservasi SDA : 1 Sub. Disahkan pada 9 Juli 2007, Berlaku mulai 9 Juli 2007. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan. Terdapat Undang-Undang, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan utama. E. PP No. Kebijakan : 1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 2 Tahun 2009 . PP 25 TAHUN 2000: Judul: Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan. 2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016. 4855, LL SETNEG : 10 HLM. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 75KB) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2007. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan kebutuhan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1993. Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584); 10. 38 Tahun 2007. id: 4 hlm. Bentuk: Peraturan Pemerintah:. 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah MATERI. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 6. pdf. 7 Tahun 2004; UU No. Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 2007, diundangkanlah PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. 2007 No. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanKepMen Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove Kusmana, C. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2016 No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. 6 Tahun 1988; Permendagri No. 38 Thn 2007"; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 41. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. com pemahaman. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan kebutuhan. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). 77, TLN No. 38 Tahun 1992 (X) PP No. Klik di sini untuk informasi selengkapnya. presiden republik indonesia,Download Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 melalui link di bawah ini: Download PDF. 2. Selanjutnya menjadi tugas bagi masing-masing pemerintah daerah untuk dituangkan kembali dalam bentuk Perda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belumSesuai dengan pasal 2 ayat 1 PP nomor 38 tahun 2007, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. 38, LN. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Keputusan/Peraturan Dirjen. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 1 huruf g dan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 33 Tahun 2004; UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 38, LN. 4854, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis. 33 Tahun 2004; UU No. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2007 TANGGAL : 9 Juli 2007 A. Peraturan Perundang-undangan. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38: Tahun: 2008: Tentang: Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah: Tanggal Ditetapkan: 19 Mei 2008: Tanggal Diundangkan: 19 Mei 2008: Berlaku Tanggal: 19 Mei 2008: Sumber: LN. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001 tentang. 38 Tahun 2007 ID English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownNOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Unduh file pdf untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dan tujuan dari peraturan ini. PP Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran; 5. 4815, LL SETNEG : 27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 26 Juli 2023 123 kali. 38: Judul: Perubahan Atas Pp No. Pemberdayaan Kelembagaan. 2008 No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan T. pdf. Pencarian peraturan berdasarkan kata kunci, nama entitas, tahun,. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Yuswan Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan; Dalam wikiabpn. 9 Tahun 1967 UU No. 41, LN. Kebijakan dan Standar PEMERINTAH 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Judul.